Konflik dalam Polarisasi Opini di Dunia Siber dan Konsekuensinya Pada Demokrasi Digital di Indonesia

DUNIA SIBER diterjemahkan dari kata cyberspace, sebuah terminologi yang belum memiliki konsensus mengenai maknanya hingga saat ini. Seringkali dunia siber sebatas dimaknai dengan “segala hal yang berhubungan dengan jaringan dan komputer” tetapi definisi demikian itu tidak mencerminkan kompleksitas yang ada di dalam dunia siber.

Nicholas Negroponte penulis buku Being Digital yang terbit pada tahun 1995 menulis: “Computing is not about computers any more. It is about living.[1] Apa yang ia tuliskan tersebut menjadi kian relevan saat ini. Revolusi teknologi informasi telah membebaskan komputer dari sekedar kotak berisi keyboard dan layar hingga menjadi benda-benda yang kita gunakan untuk berbicara, kendarai, sentuh, bahkan gunakan.

Oleh karena itu saya mengajukan definisi dunia siber adalah dunia hasil konstruksi banyak pihak dari berbagai kalangan, baik itu dari militer, pemerintah, pendidikan, pengusaha, politisi hingga kelompok aktivis, yang pada kurun waktu memiliki kepentingan di dalamnya.[2]

Dengan mengajukan definisi ini, maka konflik-konflik siber (cyber conflicts) dalam rupa state-on-state cyber warfare, cyber terrorism, cyber militias, cyber army menjadi lebih pas untuk dipahami maknanya. Yang saya maksudkan dengan istilah konflik siber adalah segala gesekan kepentingan, antara dua pihak atau lebih, dalam bentuk ketidaksetujuan pendapat hingga pertempuran di dalam dunia siber.

Dengan berbekal definisi dari dua terminologi ini, saya akan melihat fenomena polarisasi opini di dunia siber dalam kacamata teori konflik. Teori konflik adalah teori yang berlandaskan pada pemahaman bahwa masyarakat berada dalam konflik karena terjadinya perebutan sumber yang terbatas. Dalam hal ini sumber yang terbatas itu adalah kekuasaan. Karena dengan kekuasaan, maka akan tercipta ketertiban sosial. Kelompok sosial yang lebih kuat akan menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kekuasaan dan akan mengeksploitasi kelompok sosial yang lebih lemah.[3]

Dalam perspektif Marxis, sebetulnya konflik bukanlah hal yang buruk dan bukanlah sebuah penyakit. Pemikiran Lewis A. Coser, sosiolog yang mengajukan Teori Konflik Sosial, akan sangat berguna sekali untuk menjadi landasan saat kita mencoba memilah-milah sebenarnya konflik semacam apa yang terjadi di dalam dunia siber kita. Namun terlebih dahulu, kita akan memahami bagaimana opini terbentuk di dunia siber sekarang ini.

 

Perubahan Konsumsi Informasi dan Asal Polarisasi Opini

Sejak internet dan media sosial menjadi bagian dalam keseharian kita, media tradisional bukan lagi satu-satunya tempat masyarakat mendapatkan informasi. Selama 24 jam, berbagai peristiwa di belahan dunia begitu cepat bisa kita lihat, tanpa perlu menunggu disiarkan oleh kantor berita lalu dicetak, tetapi bisa langsung dilihat di smartphone lewat media sosial.

Lembaga riset AC Nielsen melakukan survei bertajuk The Nielsen Global Generational Lifestyles Survey yang dilakukan tahun 2015 dengan melibatkan 30.000 responden dari 60 negara untuk memahami sentimen konsumen secara global lintas generasi. Untuk keperluan survei tersebut, responden dibagi dalam 5 klasifikasi umur:

  1. Generasi Z (usia 15-20)
  2. Millennial (usia 21-34)
  3. Generasi X (usia 35-49)
  4. Baby Boomers (usia 50-64)
  5. Generasi Senyap (usia > 65)

Kepada mereka diajukan pelbagai pertanyaan, lalu hasilnya memperlihatkan bagaimana konsumen di setiap generasi mengonsumsi media dewasa ini.[4]

nielsen

Sumber: Nielsen, 2015 – http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/global-generational-lifestyles.html

Perubahan drastis tampak mulai pada generasi Milenial dan memuncak pada generasi Z, tatkala dominasi televisi telah disalip oleh situs mesin peramban (search engine) dan media sosial (social media). Sementara televisi sebenarnya tidak hilang dan akan mengarah pada bentuk media baru bernama televisi yang kini sudah mengambil bentuk dalam wujud Netflix, PlutoTV, Hulu, dan lain sebagainya.

Memang 20 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia masih mengandalkan koran, majalah, radio dan televisi. Kita bisa melihatnya dalam apa yang terjadi pada generasi Baby Boomers dan generasi Senyap. Namun sekarang ini, setiap individu bisa menjadi “media” berkat media sosial. Misalnya dengan menulis blog (blogging), menulis status di Facebook atau berkicau di Twitter serta berkirim podcast menjadi cara baru masyarakat untuk berbagi informasi dan berekspresi. Jurnalis warga menambah jumlah berita yang beredar lewat handphone, terutama saat terjadi bencana dan konflik.

Mulai tahun 2002, datang era social networking website atau media sosial. Mulai dari Friendster (2002), Myspace (2003), Facebook (2004), orang dapat menyebarkan opininya secara lebih luas dan berdiskusi secara intens lewat media sosial.

Bagi generasi X, milenial, dan Z, situs jejaring sosial menjadi kian penting untuk menjaring informasi. Facebook yang kini juga berfungsi sebagai news aggregator lebih disukai ketimbang laman berita karena dua alasan. Pertama, karena aplikasinya ada di telepon seluler dan tampilannya lebih akrab. Kedua, karena di Facebook informasi lebih beragam—mulai dari status teman, berita terkini, hiburan, hingga opini dan sikap teman kita mengenai sebuah isu.

Perubahan juga terjadi dalam cara pengguna internet berkomunikasi. Kini kita sudah memasuki era Web 3.0 ini. Web 3.0 adalah evolusi dari Web 2.0 yang diartikan oleh Nova Spivack sebagai terkoneksinya data, konsep, aplikasi dan orang dalam jejaring.[5] Saya lebih senang memakai pengertian Web 3.0 sebagai era User-Generated Asset & Commerce, yakni tahapan lebih tinggi dari konten-konten yang diproduksi sendiri oleh pengguna (User-Generated Content) karena telah dikurasi dan memiliki nilai jual dan dapat menjadi aset.

web123

 

Pada Web 3.0 batasan antara komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (orang yang menerima pesan) sudah ‘hilang’ sehingga siapa sumber produksi informasi dan konsumen informasi bisa dalam satu pengguna. Dengan model komunikasi yang demikian itu, dunia siber sebenarnya menawarkan output informasi yang beragam dan demokratis. Maksudnya, karena setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengolah informasi, lalu kemudian menyebarkan kepada pihak lain, sehingga perbedaan pendapat adalah sebuah konsekuensi logis dari teknologi informasi yang disruptif semacam media sosial.

Namun, dalam kenyataannya ketika dihadapkan pada pilihan politik, tidak sama seperti pengguna menghadapi pilihan barang apa yang hendak ia beli. Pilihan barang bisa beraneka rupa dan juga opini yang muncul atas barang tersebut masih mengalir. Tetapi saat menentukan pilihan untuk memberi dukungan politik, maka hal itu tidak lebih dari informasi dukung si A dan tidak dukung si B.

Mengapa bisa terjadi? Jawabannya pada algoritma kode bit 0 dan 1. Pilihan politik tidak bisa disamakan seperti belanja barang di toko online. Saat kita berbelanja di toko online, pilihan bisa melahirkan berbagai macam, misal yang harus dipilih adalah sepasang sepatu.

 

A: Sepatu biru bersol merah, merk Nike, ukuran 44, harga Rp 400.000

B: Sepatu hijau bersol kuning, merk Adidas, ukuran 44, harga Rp 380.000

C: Sepatu merah bersol putih, merk Adidas, ukuran 44, harga 500.000

D: Sepatu hitam bersol hitam, merk Brodo, ukuran 44, harga Rp 250.000

 

Maka pengguna, harus memilih satu pasang yakni sepatu B, namun pilihan sepatu yang lain bisa sewaktu-waktu ia belanjakan atau sekalipun ia memilih sepatu A, tidak serta merta membenci merk sepatu B dan C karena semua pilihan dibuka sama adil. Namun dalam kontestasi Pilpres 2014 antara Joko Widodo dan Prabowo, di dunia siber opini terbelah menjadi dua, yaitu:

 

0: Dukung Prabowo, militer, nasionalis dan tidak dukung Jokowj

1: Dukung Jokowi, sipil, pragmatis, dan tidak dukung Prabowo

 

Bila pengguna mendukung untuk menyebar informasi mengenai Prabowo, maka algoritma media sosial akan memasukkannya dalam kategori 0 dan menutupnya dari informasi kategori 1. Begitupula, bila seseorang memiliki kecenderungan untuk memakai kata kunci Nawacita, maka algoritma media sosial akan memasukkannya dalam kategori 1 dan dan menutupnya dari menerima informasi kategori 0.

Inilah yang disebut oleh Eli Pariser sebagai gelembung filter (filter bubble). Dalam buku The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Eli Pariser menulis bahwa Google dan Facebook sebagai mesin pencari dan situs jejaring sosial paling populer memiliki sistem rekomendasi yang menyesuaikan dengan perilaku berinternet kita. Setiap pencarian informasi di Google akan tercatat, setiap interaksi dan perubahan profil di Facebook akan tercatat. Catatan inilah yang digunakan dalam merekomendasikan sebuah informasi.[6]

Dengan kata lain, Google dan Facebook menciptakan gelembung filter yang berbeda pada tiap penggunanya. Artinya, pengguna A hanya akan menerima lebih banyak informasi mengenai Jokowi, bila dibandingkan dengan pengguna B. Dengan informasi yang homogen, maka muncul fanatisme yang berlebih pada calon presiden yang dipilih.

Hal ini juga yang terjadi pada pemilihan calon presiden Amerika Serikat: Hillary Clinton dan Donald Trump. Gelembung filter bekerja di masing-masing akun media sosial membuat seseorang hanya mengetahui satu sisi saja sehingga seolah-olah setiap orang memakai kacamata kuda yang dipilihkan oleh teknologi yang tersedia.

Algoritma News Feed di Facebook memang dibuat berdasarkan ketertarikan seseorang. Jadi, sistem tersebut akan menampilkan konten-konten yang dirasa diinginkan oleh pengguna. Namun, konten-konten tersebut tak dibuat untuk bisa membedakan apakah konten yang ditampilkan fakta atau bukan. Karena itu, hampir mungkin seseorang hanya akan melihat konten yang sesuai dengan ketertarikannya meskipun hal itu palsu. Konten yang ditampilkan di News Feed akan melewatkan semua informasi dari sudut pandang berbeda. Hal itu menurut sebagian orang tentu berpengaruh pada pendapat seseorang karena diberi informasi yang sama terus-menerus.

Begitu juga di Twitter. Pilihan berkawan sudah menentukan jenis informasi yang didapat sebuah akun berdasarkan gelembung filter yang bekerja. Akibatnya di Twitter, pencarian informasi lebih bergantung pada tanda pagar (hashtag) yang menjadi trending topic. Sayangnya dalam algoritma Twitter, teknologi yang ada saat ini tidak bisa membedakan mana ekspresi politik yang datang dari individu dan mana yang difabrikasi untuk menyampaikan dukungan oleh akun bot atau akun yang disebut pendengung (buzzer) politik.

Justru yang terjadi polarisasi opini semakin sengit dengan keberadaan buzzer politik. Berbeda dengan pendapat banyak orang yang puas dengan definisi buzzer politik yang disamakan dengan buzzer marketing, maka saya mengajukan definisi buzzer politik sebagai sebuah akun media sosial milik seseorang atau organisasi yang mendapat penugasan untuk melakukan aktivitas di media sosial untuk melakukan kampanye atas program kerja atau berkaitan dengan elektabilitas calon pemimpin tersebut. Dalam menjalankan penugasan ini, buzzer politik bisa menerima bayaran atau tidak, misalnya karena penugasan dari partai pendukung. Aktivitas di media sosial tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari melakukan troll sampai kultwit untuk mengangkat citra calon pemimpin. Sedang kampanye juga bisa bermacam-macam, baik kampanye positif atau negatif maupun kampanye hitam.

 

Konsekuensi Pada Demokrasi Digital

Melihat kondisi di atas, sepintas lalu dunia siber semakin menjauhi gagasan dasar di balik penemuan teknologi internet yang mendorong demokrasi dan keterbukaan. Dunia siber sekarang tampak seperti lautan penuh kebencian yang bila kita tidak hati-hati mengarunginya akan tercebur dan tenggelam di dalamnya. Tapi benarkah terjadi konflik siber yang perlu dikhawatirkan?

Menurut Sosiolog Lewis A. Coser, ada dua jenis konflik sosial.[7] Pertama, konflik yang berasal dari timbulnya kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi. Konflik ini disebut konflik realistis. Kedua, yang disebut Coser sebagai konflik non-realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Namun bila melihat apa yang terjadi di dunia siber, konflik yang terjadi tidak masuk dalam dua jenis tersebut. Karena sebenarnya konflik yang terjadi di dunia siber bukanlah konflik kelas atau struktural. Konflik ini masih berbasis ekspresi politik yang disampaikan secara emosional akibat kacamata kuda para pengguna sehingga terjadi adu balas yang tidak sehat, keruh, dan penuh distorsi. Pengaruh sengitnya polarisasi opini terhadap demokrasi digital bukannya tidak ada. Ada masalah menyebarkan kebencian, kebangkitan rasisme, diskriminasi dalam wujud adu balas yang tidak sehat, keruh, dan penuh distorsi. Solusinya adalah penegakan aturan berkampanye yang tegas dan jelas di media sosial. Juga perlu dicegah upaya-upaya menjegal lawan politik lewat celah dalam perangkat hukum internet yang ada.

Kita perlu merasa khawatir ketika konflik di dunia siber perebutan pada akses. Merujuk pada Ronald Dielbert dalam buku Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, pertarungan konflik siber akan menempatkan konflik di dunia siber seperti halnya perebutan untuk bumi, air, dan udara. Akibatnya siapa yang memegang kontrol atas akses internet akan menentukan kehidupan demokrasi digital: apakah akan mendukung kebebasan dan terbuka ataukah akan menjadi networked authoritarianism seperti halnya dunia siber di China.[8] Atau akses tersebut akan dicabut dan internet dimatikan.

[dam]

[1] Nicholas Negroponte adalah pendiri MIT Media Lab dan investor pertama majalah Wired. Pada tahun 1995, ia menulis buku Being Digital.

[2] Ottis & Lorents mengajukan definisi berbeda dalam artikel berjudul Cyberspace: Definition and Implications yang ditulis sebagai Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security pada tahun 2010, yakni dunia siber adalah seperangkat sistem informasi yang terkoneksi dan bergantung waktu dan para pengguna yang berinteraksi dengan sistem tersebut.

[3] Lewis A. Coser dalam Social Conflict and the Theory of Social Change terbitan tahun 1957 menulis bahwa ia percaya bahwa konflik tidak hanya menghasilkan norma baru dan institusi baru, tetapi juga akan berdampak pada ekonomi dan bidang teknologi.

[4] Hasil survei The Nielsen Global Generational Lifestyles Survey ini dimuat di situsweb AC Nielsen: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/the-facts-of-life-generational-views-about-how-we-live.html

[5] Nova Spivack menulis mengenai Web 3.0 dalam blog www.novaspivack.com/technology/web-3-0-the-best-official-definition-imaginable

[6] Eli Pariser. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, 2011

[7] Lewis A. Coser. Op. cit.

[8] Ronald Dielbert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain. Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, 2011.

 

Daftar Pustaka:

Coser, Lewis A. Social Conflict and the Theory of Social Change. 1957

Dielbert, Ronald, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain. Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, 2011.

Negroponte, Nicholas. Being Digital, 1995.

Nielsen. The Nielsen Global Generational Lifestyles Survey. http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/the-facts-of-life-generational-views-about-how-we-live.html Diakses 14 November 2016

Nova Spivack. Web 3.0 The Best Official Definition http://www.novaspivack.com/technology/web-3-0-the-best-official-definition-imaginable

Ottis & Lorents. Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security: “Cyberspace: Definition and Implications”, 2010

Pariser, Eli. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s