Pemerintah, Kontrol pada Twitter, dan Perjuangan yang Belum Usai

Menghilangnya tagar #ShameOnYouSBY memunculkan praduga pemerintah diam-diam “main tangan”. Pertanyaannya: seberapa jauh praduga itu bisa benar-bener nyata?

KEKALAHAN kubu pemilihan kepala daerah langsung dari kubu pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada sidang pembahasan RUU Pilkada di DPR membuahkan reaksi yang hebat. Tak hanya di media berita mainstream, di ranah new media termasuk media sosial, kekalahan itu menuai kecaman. Atas keputusan tersebut, pengguna Twitter di Indonesia mengecam Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD dan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan aksi walk out dari sidang pembahasan RUU Pilkada di saat-saat akhir.

Kecaman beragam, tetapi akhirnya kecaman tertuju tunggal ke SBY karena ia yang belakangan seperti bermuka dua dengan berbagai statemen di media yang bertentangan dan fakta. Itulah yang memunculkan praduga dan pada akhirnya membuat netizen kecewa dan mencurahkan isi kekesalan dengan tagar (tanda pagar) #ShameOnYouSBY.

Tagar #ShameOnYouSBY mulai muncul sejak Jumat, 26 September 2014 pagi dan sekitar pukul 10.00 WIB sudah menjadi Trending Topic peringkat pertama di Indonesia. Dan karena semakin banyak netizen yang menggunakannya, akhirnya tagar #ShameOnYouSBY menjadi Trending Topic dunia sekitar pukul 11.00 WIB. Tagar #ShameOnYouSBY bertahan tak hanya hitungan satu-dua jam, tetapi terus berlangsung sampai dengan keesokan harinya.

Namun pada 27 September 2014 malam, tagar tersebut hilang dari daftar Trending Topic. Sebelum dihapus dari Twitter #ShameOnYouSBY sudah mencapai 297.000 tweets pada sekitar pukul 21.50 WIB. Ini memunculkan praduga pemerintah diam-diam “main tangan” menghilangkan tagar #ShameOnYouSBY. Tapi praduga ini perlu dibuktikan sebelum diutarakan.

Twitter Bebas Kontrol?
Pertama, sebelum praduga itu dibuktikan, harus dijelaskan bahwa Twitter sudah tidak lagi bebas kontrol. Meski pada 2011, CEO Twitter Dick Costolo pernah dengan bangga mengatakan, “Kami ini sayap kebebasan bicara dari partai kebebasan bicara” tapi setahun kemudian, Twitter menyatakan bisa menggunakan teknologinya untuk mengontrol isi konten di suatu negara, tanpa menghilangkannya. (Baca ini: Tweets still must flow)

Sejak 2012, Twitter menggunakan database bernama Chilling Effect Clearinghouse atau bisa diterjemahkan sebagai Pelaporan Efek Jeri yang memuat daftar permintaan konten-konten yang perlu diblokir atau disensor dari Twitter. Daftar ini dikelola oleh 8 sekolah hukum di Amerika Serikat dan Electronic Frontier Foundation (EFF). Jadi asalkan ada yang mengisi laporan penghapusan konten lewat Pelaporan Efek Jeri ini, Twitter bisa menyensor. Kebijakan ini pelan-pelan digunakan dan pemerintah termasuk yang bisa mengisi pelaporan lewat jalur ini.

Pemerintah atau pejabat di Turki, Pakistan, dan tercatat Rusia pernah menggunakan jalur ini. Di Rusia, misalnya, jika ada pengguna Twitter yang mencoba mengakses @PravyjSektorRus suatu grup ultra nasionalis Ukrania, maka pengguna tersebut akan mendapat pesan: “This account has been withheld in: Russia.” Akun tersebut disensor di Rusia. (Baca: Twitter to selectively ‘censor’ tweets by country) Bukan hanya negara itu, bahkan pemerintah Amerika Serikat punya kepentingan untuk mengontrol isi Twitter. (Baca: U.S. Government Threatens Free Speech With Calls for Twitter Censorship)

Kedua, Twitter punya kepentingan di Indonesia. Seperti yang sudah diberitakan, Twitter akan segera membuka kantor di Indonesia sebentar lagi dan Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang sangat berkepentingan ingin mengontrol isi konten di internet. Lewat Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014, kebijakan kontrol terhadap konten mulai diterapkan secara nasional di segala lini.

Bisakah Trending Topic diedit?
Jawabannya: bisa. CEO Dick Castolo pernah menulis twit: “the trends are algorithmic, not chosen by us but we edit out any w/ obscenities & I’d like to see clearly offensive out too” (Cek di sini) Twitter bisa mengedit Trending Topic yang dianggap menyerang/ofensif. Permasalahan dari pernyataan Dick Castolo ini adalah batasan apa yang dianggap menyerang atau tidak.

Terlebih bila kita kembalikan lagi pada menghilangnya tagar #ShameOnYouSBY. Apakah dianggap menyerang/ofensif karena dimuat nama SBY di dalamnya? Karena kalau itu yang terjadi, maka Twitter mengambil peranan aktif untuk menyensor.

Tetapi bagaimana bila menghilangnya tagar itu karena campur tangan pemerintah Indonesia? Ini juga perlu dibuktikan. Pembuktiannya sederhana: kita bisa melihat daftar Pelaporan Efek Jeri di situs https://www.chillingeffects.org/twitter?startat=650 Bilamana ada daftar permintaan untuk menyensor, maka akan dicantumkan di sana, termasuk siapa pengajunya.

Terakhir, seperti dijelaskan oleh Donny BU lewat twitter, Trending Topic bisa hilang karena sudah tidak memenuhi kaidah “break out”. Algoritma Trending Topic tidak mengikuti kaidah “populer” tetapi berdasar sebarannya. Jika pada 48 jam ternyata tagar #ShameOnYouSBY tidak berkembang, maka ia otomatis terhapus dari daftar Trending Topic.

Perjuangan belum selesai
Bagi sejumlah netizen, terhapusnya tagar #ShameOnYouSBY tidak berarti perjuangan selesai. Karena proses perjuangan ini bukan berdasar platform Twitter/media sosial. Media sosial hanyalah alat untuk menyebarluaskan persoalan. Bila tagar #ShameonYouSBY hilang, netizen bergerak memunculkan tagar baru #ShamedByYou yang dianggap tidak ofensif menyerang nama.

Saya menganggap langkah itu bijak, tetapi tetap perlu waspada atau paling tidak kita mengajukan pertanyaan kepada Twitter dan penyelenggara internet di Indonesia: apakah mereka menggunakan kuasa untuk mengontrol isi Twitter atau tidak? Karena bila iya, umur tagar #ShamedByYou pun tinggal menghitung jari.

[dam]

Dimuat di jakartabeat.net Minggu, 28 September 2014