Harga Jengkol, BBM, Kebebasan Berpendapat dan Rasa Aman Kita: Potret 15 Tahun Reformasi

Selama dua bulan terakhir: Mei dan Juni 2013, kita disodori sebuah peristiwa sederhana tetapi krusial, kenaikan harga jengkol saja bisa mengancam rasa aman kita, lalu bagaimana dengan kenaikan BBM dan mandeknya kebebasan berpendapat?

Warteg

Warteg 3 Nur Mulya di Jl. Supomo Raya

KESIBUKAN Warung Tegal Nur Mulya 3 setiap pagi selalu sama. Dua orang siap menerima pesanan dari supir, karyawan, tukang ojek dan pengunjung lain. Lalu di belakang, tiga orang bergantian memasak, membuat minum, dan memanaskan makanan. Warteg ini selalu ramai karena lokasinya yang strategis dengan pasar, kompleks sekolah, dan perumahan di Jl. Supomo Raya, Tebet. Saya biasa sarapan di sana sekitar pukul 08.00 WIB usai mengantar anak saya ke sekolah.

Namun sejak bulan lalu, ada yang berbeda. Banyak orang mengeluh saat memesan karena lauk jengkol ditiadakan dari sajian warteg ini. Hanya satu alasannya, harga bahan bakunya naik. Versi kenaikan harga yang sering didengar di media, kenaikan harga jengkol ini sudah melebihi harga daging sapi. Media memberitakan harga jengkol bisa mencapai Rp 60 ribu per kilo dari harga awal sekitar hanya Rp 6-8 ribu per kilogram. Kantor berita Antara bahkan menyatakan kenaikan harga jengkol mencapai 400%. Ini kejadian untuk pertama kalinya di Indonesia.

Harga dan persentase ini kemudian dikritik oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan karena dinilai melebih-lebihkan situasi. Menurut versi menteri ini, di pasaran harga jengkol di atas Rp 50 ribu dan sudah berangsur-angsur turun menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Saya pikir para pelanggan warteg tidak begitu peduli pihak mana yang benar. Buat mereka, hilangnya menu favorit dari warteg langganan mereka itu sudah memperburuk situasi. Mau sarapan masakan kesukaan, terpaksa gigit jari dengan menu lain. Sebagai gantinya, kebanyakan mereka mengalihkan menu ke tempe. Lauk berbahan kedelai yang juga pernah naik harganya bahkan pernah juga tak tersaji di warteg ini karena permainan spekulan.

Kenaikan Harga, Hilangnya Rasa Aman
Apa yang terjadi? Kenaikan harga jengkol ini diberitakan hampir setiap hari di media. Disusul dengan berita yang kurang lebih senada, harga petai ikut naik juga. Kedua kenaikan ini mengusik rasa aman kita seolah-olah memberi pesan: tidak ada yang stabil harganya di negeri ini. Tetapi yang paling mengusik adalah perlakuan pemerintah atas kenaikan harga jengkol ini seolah lebih penting daripada persoalan bangsa lain seperti korupsi dan oligarki.

Belum usai kegusaran atas naiknya harga jengkol, kenaikan harga harga bahan bakar minyak/BBM sudah terjadi di depan mata. Harga premium ditargetkan pemerintah naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Saat ini, harga premium dan solar bersubsidi berada di harga jual Rp 4.500 per liter. Harap dicatat, ini baru harga jual di Jakarta. Jangan tanya, harganya di luar pulau Jawa yang sudah pasti melambung tinggi. Kenaikan ini tinggal menunggu proses administrasi pengesahan RUU APBN-P 2013 menjadi Undang-Undang bulan Juni ini.

Sebenarnya wacana kenaikan BBM ini sudah diberitakan sejak bulan April 2013 dan kian hari kian kuat sinyalemen akan terjadi. Yang tak pernah absen dari rencana kenaikan BBM ini adalah ikut naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat mengikuti kerapnya berita ini di media. Pagi ini, saya sudah merasakan kenaikan harga gas 12 kilogram menjadi Rp 80 ribu, naik dari harga jual sebelumnya. Hal ini tentu saja mengesalkan. Kita sekali lagi dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi akibat rencana pengumuman kenaikan harga BBM. Tepatnya, kita sudah 13 kali mengalami ketidakpastian ekonomi karena kenaikan harga BBM, mulai dari presiden Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Sekali lagi rasa aman kita terusik tapi tak bisa banyak berbuat. Di televisi malah disiarkan iklan layanan masyarakat soal pentingnya dihapuskan subsidi BBM ini secara gencar untuk menyelamatkan negara.

Tak heran bila kemudian mahasiswa, buruh, sekelompok masyarakat melakukan protes terbuka di jalan. Banyak yang gusar, merasa kehilangan rasa aman. Rasa aman adalah sebuah pengalaman emosi yang dibutuhkan orang untuk merasa hidupnya berada dalam kendalinya dan semua berlangsung baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan kenaikan BBM ini bukan lagi persoalan tidak bisa memakan menu favorit di warteg langganan, tetapi lebih dalam lagi bahwa ada rasa khawatir yang mencuat dan menurunnya tingkat kepercayaan orang bahwa hari besok akan jadi lebih baik dari hari ini. Ini adalah substansi yang melatari berbagai gejolak sosial belakangan ini.

Suharto dan BBM

Digital Banner Suharto dan BBM

Pertanyaannya adalah apakah substansi ini yang tidak dipahami oleh pemerintah dan terutama oleh wakil rakyat yang dulu kita pilih langsung lewat pemilu? Kalau benar demikian, maka saya tidak menyalahkan bila kemudian orang mengingat zaman Suharto, yang dengan kekuasaannya ia menekan nilai tukar rupiah dan menjaga harga BBM tetap rendah. Tak heran juga bila melihat bagian belakang truk ditulisi: “Piye ‘le, kepenak jamanku to?” Atau versi lain berkaitan dengan kenaikan BBM, beredar digital banner bertuliskan: “Jamanku bensin Rp 700. Saiki piro ‘le?” Itu ungkapan rasa frustasi orang pada situasi yang tak menentu ini. Sebuah kompromi yang mampu mereka bayar demi mendapatkan kembali rasa aman yang sekarang ini sulit sekali dipegang.

Padahal kompromi tersebut jelaslah beresiko. Semua tentu ingat, terjaganya nilai tukar rupiah dan harga BBM bukan tanpa syarat. Salah satu yang dulu absen adalah kebebasan berpendapat. Hari ini kita seolah-olah berada di persimpangan jalan: memilih mendapatkan rasa aman itu dan melepaskan kebebasan berpendapat seperti di zaman Suharto atau mendapatkan kebebasan berpendapat tetapi kehilangan rasa aman di zaman Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebebasan Berpendapat, Jangan Dikompromi
Lima belas tahun lalu, ketika Suharto mengumumkan lengser dari tampuk kekuasaan Indonesia pada 21 Juni 1998, kita berpikir dengan cepat situasi akan menyeimbangkan antara rasa aman dan kebebasan berpendapat. Terutama kebebasan menyuarakan pada situasi sosial yang berjalan tak sesuai, seperti halnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pergeseran horisontal dalam struktur kepemimpinan terjadi seolah-olah tengah terjadi perubahan, tetapi belakangan baru kita tahu bahwa sebetulnya konstelasi kepemimpinan masih kurang lebih sama: dipegang oleh mereka yang dulunya juga bagian dari Orde Baru itu sendiri.

Tetapi buah dari apa yang terjadi lima belas tahun itu seolah dianggap telah tercapai: kebebasan berpendapat. Persoalannya adalah apakah di tahun 2013 ini kita masih memiliki kebebasan berpendapat yang menjadi roh perjuangan lima belas tahun lalu itu atau tidak. Ini pertanyaan serius yang semua kita wajib tanyakan.

Intimidasi dan Kebebasan

Buku “Intimidasi dan Kebebasan”, Elsam 2013

Beruntung, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) telah membantu kita mendapat gambaran bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia belakangan ini berdasarkan survei kuantitatif di daerah Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Papua. Dalam hasil riset yang dibukukan berjudul Intimidasi dan Kebebasan disebutkan di kelima daerah tersebut, nilai total indeks kebebasan berpendapat di Kalimantan Barat tertinggi dengan jumlah 77,08. Posisi kedua ditempati Papua dan Sumatera Barat dengan 66,67. Sedangkan Yogyakarta menduduki peringkat keempat dengan nilai 62,50 dan Jakarta berada di posisi terakhir dengan nilai 60,41.

Walaupun kebebasan berpendapat di lima daerah ini tergolong “baik”, tetapi telah terjadi intimidasi dari kelompok mayoritas kepada minoritas, intimidasi kepada aktivis anti korupsi, dan diterbitkannya peraturan yang diskriminatif oleh pemerintah pusat dan daerah. Kekerasan terhadap jurnalis juga mewarnai pelanggaran berekspresi sosial politik di Jakarta seperti dalam demonstrasi anti kenaikan BBM tahun lalu dan pada wartawan di Jambi beberapa hari lalu.

Dalam dimensi sosial budaya, kebebasan berpendapat kita dicoreng oleh tindakan kelompok intoleran yang “melarang’ penayangan film dan pentas musik yang akan digelar di Jakarta. Sementara di Kalimantan Barat, kelompok Tionghoa kerap mendapat intimidasi kelompok intoleran dan Pemda sempat menerbitkan Perda yang melarang perayaan Cap Gomeh.

Apa artinya? Bahwa sampai dengan hari ini, kebebasan berpendapat itu masih terus harus diperjuangkan dan jangan dilupakan atau dikompromikan. Karena bila dikompromikan itu berarti kita membuang waktu lima belas tahun belakangan ini dan segala daya yang diperjuangkan banyak orang sewaktu menggulingkan Suharto. Di lain pihak, kita juga harus terus berusaha agar rasa aman yagn dibutuhkan untuk beraktivitas ini tidak hilang kendali akibat lemahnya kebijakan ekonomi yang dibuat seperti kenaikan harga BBM. Tidak ada solusi tunggal atas semua ini, selain kegigihan untuk terus menjadikan Indonesia lebih baik lagi hari demi hari.

[dam]
Opini ini adalah opini pribadi, tidak mewakili lembaga/institusi. Penyuka orek tempe, sayur kacang, dan kopi hangat.

Sumber:

Harga Jengkol Naik 400 Persen: http://www.antaranews.com/berita/377692/harga-jengkol-naik-400-persen

Harga Jengkol Naik, Petai Juga Ikutan Mahal: http://finance.detik.com/read/2013/06/07/083940/2266734/4/harga-jengkol-naik-petai-juga-ikutan-mahal

Riwayat Kenaikan Harga BBM: http://tajuk.co/2013/05/napak-tilas-harga-bbm-subs

Harga baru BBM ‘tunggu proses administrasi’: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130618_bbm_adm.shtml

Intimidasi dan Kebebasan, Survei Kebebasan Berekspresi di 5 kota Indonesia: http://www.elsam.or.id/?id=2307&cat=Intimidasi%20dan%20Kebebasan:%20Ragam,%20Corak%20dan%20Masalah%20Kebebasan%20Berekspresi%20di%20Lima%20Propinsi%20%20Periode%202011-2012/401&lang=in&act=view

6 responses to “Harga Jengkol, BBM, Kebebasan Berpendapat dan Rasa Aman Kita: Potret 15 Tahun Reformasi

  1. Aku juga prihatin mang dengan orang-orang yang ingin kembali ke jaman orde baru (baca: Suharto). Menurut saya, pendidikan politik bangsa kita hanya diukur dari perut dan kantong, pemikiran dan berpendapat tidak masuk hitungan. Padahal yang menjadikan diri kita manusia adalah otak dan budi, bukan lambung dan usus saja. Saat kita hanya memikirkan urusan perut dan kantong semata, kemanusiaan merosot menjadi sebatas ternak. Ternak tidak akan protes saat perutnya “aman” selalu kenyang dan tidak terusik tanpa perlu berpikir mau diapakan aku kelak. Tapi saya menolak untuk menjadi ternak mang…

    • Politik pangan. Jaman Suharto dulu, lewat beras, makanya dibuat BULOG. Kalau sekarang, pakai BALSEM kali ya?

      Salut untuk gagasanmu gak jadi ternak, jadi yuk protes. hehehe.

  2. Tidak ada yang salah ketika rakyat ingin keamanan dan kesejahteraan era orde baru, karena memang hal itu naluriah. Yang salah ada, mengapa demokrasi sekarang ini (yang seharusnya mensejahterakan rakyat) justru berbalik seratus delapan puluh derajat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s